Ilmu Pemerintahaan
B012 Desentralisasi dan Otonomi Daerah Antara Idealisme dan Realitas Politik | 550.000
Ukuran Kerta : A5
Jumlah Halaman : 249
Spasi : 1,5
Harga : Rp. 550.000
Harga sudah termasuk terbit ISBN perpusnas, index google book, sertifikat dan 1 buku cetak
BAB 1
Pendahuluan 1
- 1.1 Latar Belakang Desentralisasi di Indonesia 1
- 1.2 Rumusan Masalah dalam Implementasi Otonomi Daerah 5
- 1.3 Tujuan dan Signifikansi Pembahasan 10
- 1.4 Pendekatan dan Metodologi Kajian 14
- 1.5 Sistematika Buku 19
BAB 2
Landasan Konseptual dan Teoretis 23
- 2.1 Konsep Desentralisasi: Definisi dan Klasifikasi 23
- 2.2 Otonomi Daerah dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan 28
- 2.3 Teori-teori Desentralisasi: Politik, Administrasi, dan Fiskal 33
- 2.4 Hubungan antara Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah 39
- 2.5 Demokratisasi dan Pemberdayaan Lokal 44
BAB 3
Sejarah dan Dinamika Desentralisasi di Indonesia 49
- 3.1 Desentralisasi pada Masa Kolonial dan Orde Lama 49
- 3.2 Sentralisasi Kekuasaan di Era Orde Baru 54
- 3.3 Reformasi 1998 dan Lahirnya UU Otonomi Daerah 57
- 3.4 Revisi Kebijakan dan Perubahan Paradigma Desentralisasi 63
- 3.5 Evaluasi Historis Desentralisasi di Indonesia 68
BAB 4
Desentralisasi dalam Praktik Pemerintahan Daerah 73
- 4.1 Struktur Kelembagaan Pemerintahan Daerah 73
- 4.2 Peran Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan DPRD 79
- 4.3 Kewenangan Daerah: Urusan Wajib dan Pilihan 84
- 4.4 Koordinasi Vertikal dan Horizontal Pemerintahan 90
- 4.5 Tantangan Kapasitas Institusional Daerah 94
BAB 5
Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah 99
- 5.1 Prinsip Desentralisasi Fiskal 100
- 5.2 Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 104
- 5.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Ketimpangan Fiskal 109
- 5.4 Tata Kelola Anggaran Daerah dan Akuntabilitas 113
- 5.5 Problem Korupsi dan Penggunaan Anggaran di Daerah 117
BAB 6
Politik Lokal dalam Kerangka Otonomi Daerah 122
- 6.1 Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Dinamika Elektoral 122
- 6.2 Partai Politik dan Oligarki Lokal 127
- 6.3 Konflik Kepentingan antara Legislatif dan Eksekutif 131
- 6.4 Politik Identitas dan Fragmentasi Sosial 136
- 6.5 Dinamika Elite Daerah dan Pengaruh Pusat 140
BAB 7
Ketimpangan, Kesenjangan, dan Ketidakmerataan Pembangunan Daerah 145
- 7.1 Ketimpangan Pembangunan antara Daerah Barat dan Timur 146
- 7.2 Masalah Infrastruktur dan Layanan Dasar 150
- 7.3 Pembangunan Berbasis Potensi Lokal 154
- 7.4 Pusat Pertumbuhan dan Ketimpangan Wilayah 160
- 7.5 Peran Pemerintah Pusat dalam Pemerataan 166
BAB 8
Inovasi, Best Practices, dan Kepemimpinan Lokal 171
- 8.1 Daerah dengan Praktik Inovatif dan Transparan 171
- 8.2 Kepemimpinan Transformasional di Tingkat Lokal 176
- 8.3 Kolaborasi Antar Daerah dan Kemitraan Pusat-Daerah 182
- 8.4 Digitalisasi Layanan Publik dan Smart City 187
- 8.5 Penguatan Kapasitas ASN dan Reformasi Birokrasi Daerah 192
BAB 9
Kritik dan Evaluasi terhadap Implementasi Otonomi
Daerah 199
- 9.1 Idealisme Otonomi Daerah: Antara Harapan dan Kenyataan 199
- 9.2 Praktik Maladministrasi dan Inefisiensi 204
- 9.4 Ketidaksesuaian Regulasi dan Fragmentasi Kewenangan 213
- 9.5 Tantangan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah 218
BAB 10
Penutup 223
Tentang Penulis 249
- 10.1 Arah Kebijakan Desentralisasi Pasca 25 Tahun Reformasi 223
- 10.2 Revisi UU Pemda dan Tantangan Legislasi Nasional 227
- 10.3 Desentralisasi Asimetris dan Pengakuan Keistimewaan Daerah 231
- 10.4 Digital Governance dan Smart Decentralization 235
- 10.5 Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Pusat dan Daerah 240