Kembali ke Daftar Buku

Ilmu Pemerintahaan

B012 Desentralisasi dan Otonomi Daerah Antara Idealisme dan Realitas Politik | 550.000

Ukuran Kerta : A5
Jumlah Halaman : 249
Spasi : 1,5
Harga : Rp. 550.000
Harga sudah termasuk terbit ISBN perpusnas, index google book, sertifikat dan 1 buku cetak

BAB 1

Pendahuluan 1

  • 1.1 Latar Belakang Desentralisasi di Indonesia 1
  • 1.2 Rumusan Masalah dalam Implementasi Otonomi Daerah 5
  • 1.3 Tujuan dan Signifikansi Pembahasan 10
  • 1.4 Pendekatan dan Metodologi Kajian 14
  • 1.5 Sistematika Buku 19

BAB 2

Landasan Konseptual dan Teoretis 23

  • 2.1 Konsep Desentralisasi: Definisi dan Klasifikasi 23
  • 2.2 Otonomi Daerah dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan 28
  • 2.3 Teori-teori Desentralisasi: Politik, Administrasi, dan Fiskal 33
  • 2.4 Hubungan antara Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah 39
  • 2.5 Demokratisasi dan Pemberdayaan Lokal 44

BAB 3

Sejarah dan Dinamika Desentralisasi di Indonesia 49

  • 3.1 Desentralisasi pada Masa Kolonial dan Orde Lama 49
  • 3.2 Sentralisasi Kekuasaan di Era Orde Baru 54
  • 3.3 Reformasi 1998 dan Lahirnya UU Otonomi Daerah 57
  • 3.4 Revisi Kebijakan dan Perubahan Paradigma Desentralisasi 63
  • 3.5 Evaluasi Historis Desentralisasi di Indonesia 68

BAB 4

Desentralisasi dalam Praktik Pemerintahan Daerah 73

  • 4.1 Struktur Kelembagaan Pemerintahan Daerah 73
  • 4.2 Peran Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan DPRD 79
  • 4.3 Kewenangan Daerah: Urusan Wajib dan Pilihan 84
  • 4.4 Koordinasi Vertikal dan Horizontal Pemerintahan 90
  • 4.5 Tantangan Kapasitas Institusional Daerah 94

BAB 5

Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah 99

  • 5.1 Prinsip Desentralisasi Fiskal 100
  • 5.2 Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 104
  • 5.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Ketimpangan Fiskal 109
  • 5.4 Tata Kelola Anggaran Daerah dan Akuntabilitas 113
  • 5.5 Problem Korupsi dan Penggunaan Anggaran di Daerah 117

BAB 6

Politik Lokal dalam Kerangka Otonomi Daerah 122

  • 6.1 Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Dinamika Elektoral 122
  • 6.2 Partai Politik dan Oligarki Lokal 127
  • 6.3 Konflik Kepentingan antara Legislatif dan Eksekutif 131
  • 6.4 Politik Identitas dan Fragmentasi Sosial 136
  • 6.5 Dinamika Elite Daerah dan Pengaruh Pusat 140

BAB 7

Ketimpangan, Kesenjangan, dan Ketidakmerataan Pembangunan Daerah 145

  • 7.1 Ketimpangan Pembangunan antara Daerah Barat dan Timur 146
  • 7.2 Masalah Infrastruktur dan Layanan Dasar 150
  • 7.3 Pembangunan Berbasis Potensi Lokal 154
  • 7.4 Pusat Pertumbuhan dan Ketimpangan Wilayah 160
  • 7.5 Peran Pemerintah Pusat dalam Pemerataan 166

BAB 8

Inovasi, Best Practices, dan Kepemimpinan Lokal 171

  • 8.1 Daerah dengan Praktik Inovatif dan Transparan 171
  • 8.2 Kepemimpinan Transformasional di Tingkat Lokal 176
  • 8.3 Kolaborasi Antar Daerah dan Kemitraan Pusat-Daerah 182
  • 8.4 Digitalisasi Layanan Publik dan Smart City 187
  • 8.5 Penguatan Kapasitas ASN dan Reformasi Birokrasi Daerah 192

BAB 9

Kritik dan Evaluasi terhadap Implementasi Otonomi

Daerah 199

  • 9.1 Idealisme Otonomi Daerah: Antara Harapan dan Kenyataan 199
  • 9.2 Praktik Maladministrasi dan Inefisiensi 204
  • 9.4 Ketidaksesuaian Regulasi dan Fragmentasi Kewenangan 213
  • 9.5 Tantangan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah 218

BAB 10

Penutup 223

Tentang Penulis 249

  • 10.1 Arah Kebijakan Desentralisasi Pasca 25 Tahun Reformasi 223
  • 10.2 Revisi UU Pemda dan Tantangan Legislasi Nasional 227
  • 10.3 Desentralisasi Asimetris dan Pengakuan Keistimewaan Daerah 231
  • 10.4 Digital Governance dan Smart Decentralization 235
  • 10.5 Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Pusat dan Daerah 240