B010 Transformasi Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance | 600.000

BAB 1

Pendahuluan 1

• 1.1 Konteks Pemerintahan Daerah di Indonesia 1
• 1.2 Arti Penting Transformasi dalam Pemerintahan 6
• 1.3 Kerangka Konseptual Good Governance 10
• 1.4 Tujuan dan Ruang Lingkup Buku 16
• 1.5 Metodologi Penulisan dan Sumber Data 20

BAB 2

Fondasi Teoretis Pemerintahan Daerah dan Good Governance 27

• 2.1 Teori Pemerintahan dan Desentralisasi 27
• 2.2 Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah 33
• 2.3 Teori Good Governance dalam Ilmu Pemerintahan 37
• 2.4 Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Good Governance 42
• 2.5 Kritik dan Dinamika Implementasi Governance di LevelLokal 48

BAB 3

Sejarah dan Dinamika Reformasi Pemerintahan Daerah 52

• 3.1 Latar Belakang Reformasi Birokrasi Pascareformasi 1998 53
• 3.2 Perubahan Struktur Pemerintahan Daerah 57
• 3.3 Transformasi dalam Pola Hubungan Pusat dan Daerah 61
• 3.4 Revisi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pemerintahan Daerah 66
• 3.5 Evaluasi Tahapan Reformasi Daerah Sejak Otonomi Daerah 70

BAB 4

Pilar-Pilar Transformasi Menuju Good Governance 75

• 4.1 Akuntabilitas Pemerintahan Daerah 75
• 4.2 Transparansi dalam Pengelolaan Publik 81
• 4.3 Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan 86
• 4.4 Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik 91
• 4.5 Penegakan Hukum dan Anti-Korupsi 97
• 4.6 Inklusivitas dan Responsivitas Pemerintah Daerah 102

BAB 5

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah 107

• 5.1 Peran Teknologi Digital dalam Transformasi Pemerintahan 108
• 5.2 Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 112
• 5.3 Model Inovasi Layanan Publik di Pemerintah Daerah 118
• 5.4 Kolaborasi Antarinstansi dan Sektor Non-Pemerintah 123
• 5.5 Praktik Baik (Best Practices) dari Daerah Inovatif 127

BAB 6

Peran Aktor dan Kepemimpinan dalam Reformasi Pemerintahan 132

• 6.1 Peran Kepala Daerah sebagai Agen Perubahan 132
• 6.2 Dinamika Legislatif Daerah dan Pengawasan 137
• 6.3 Birokrasi dan Perubahan Budaya Organisasi 144
• 6.4 Peran Masyarakat Sipil dan Media Lokal 149
• 6.5 Kepemimpinan Kolaboratif dalam Pemerintahan Daerah 155

BAB 7

Hambatan dan Tantangan Transformasi Pemerintahan Daerah 160

• 7.1 Ketimpangan Kapasitas Daerah 160
• 7.2 Praktik Korupsi dan Politisasi Birokrasi 165
• 7.3 Ketidaksesuaian Regulasi dan Tumpang Tindh Kewenangan 169
• 7.4 Rendahnya Literasi Digital dan Kesiapan SDM 174
• 7.5 Resistensi terhadap Perubahan dan Budaya Patronase 179

BAB 8

Strategi dan Rekomendasi Percepatan Good Governance 183

• 8.1 Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja 183
• 8.2 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Daerah 190
• 8.3 Pengembangan Indeks Kinerja Pemerintahan Daerah 195
• 8.4 Harmonisasi Regulasi dan Dukungan Kebijakan Pusat 201
• 8.5 Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dan Dunia Usaha 206

BAB 9

Studi Kasus Transformasi Pemerintahan Daerah 212

• 9.1 Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya Inovasi dan Partisipasi 212
• 9.2 Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Digitalisasi dan Layanan Publik 217
• 9.3 Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat Data-Driven Government 222
• 9.4 Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar Kepemimpinan Kolaboratif 229
• 9.5 Analisis Komparatif dan Implikasi terhadap Daerah Lain 234

BAB 10

Penutup 240

Daftar Pustaka 257

• 10.1 Ringkasan Gagasan dan Temuan 240
• 10.2 Refleksi atas Transformasi Pemerintahan Daerah 244
• 10.3 Arah Masa Depan Pemerintahan Daerah di Indonesia 248
• 10.4 Penutup dan Ajakan untuk Kolaborasi Mewujudkan Good Governance 252